Padang (LPPM UNAND) – Universitas Andalas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Policy Brief yang bertujuan memperkuat peran akademisi dalam mendukung pembuatan kebijakan berbasis riset ilmiah. Acara ini diadakan secara daring melalui Zoom pada tanggal 18 Oktober 2024 dan dihadiri oleh akademisi, peneliti, serta para pemangku kepentingan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PKKPBI) ITS, dan Arwi Yudhi Koswara, ST, MT. Mereka membahas pentingnya policy brief sebagai instrumen untuk menjembatani hasil penelitian dengan kebijakan publik.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. techn. Marzuki, Ketua LPPM Universitas Andalas, menekankan bahwa policy brief merupakan salah satu cara efektif untuk memastikan hasil penelitian tidak hanya berhenti di jurnal akademik, tetapi juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. “Policy brief memungkinkan temuan penelitian disajikan secara ringkas, padat, dan mudah dipahami oleh pembuat kebijakan, sehingga hasil penelitian kita dapat lebih berdampak,” jelasnya.
Dr. Arman Hakim Nasution dan Arwi Yudhi Koswara, ST, MT dari PKKPBI ITS berbagi pengalaman tentang penyusunan policy brief berbasis bukti ilmiah untuk kebijakan publik di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya kejelasan, relevansi, dan penyampaian yang tepat sasaran agar policy brief diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan.
Pelatihan yang berlangsung dari pukul 09:00 hingga 11:30 WIB ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana peserta dapat bertanya langsung kepada narasumber mengenai teknik dan strategi penyusunan policy brief yang efektif.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peneliti di lingkungan Universitas Andalas dan lembaga penelitian lainnya dapat lebih aktif dalam proses penyusunan kebijakan publik berbasis ilmiah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat (My).