Padang Panjang, 2026 – Potensi alam dan budaya belum cukup untuk membuat desa wisata di Sumbar mampu bersaing. Keterbatasan infrastruktur, lemahnya pemasaran digital, hingga persoalan tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi jika desa wisata ingin tumbuh sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Persoalan itu mengemuka dalam coaching clinic Sakola Desa Wisata, bagian dari rangkaian Desa Wisata Fair III 2026, yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Padangpanjang dan Desa Wisata Kubugadang.
Tim Pengabdian Universitas Andalas (Unand) mengambil peran dalam kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai unsur, mulai dari wali nagari, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), badan usaha milik desa (BUMDes), pemuda, tim ibu-ibu lansia tageh, hingga pengelola desa wisata.
Tim Unand dipimpin Dr Widya Fitriana SP MSi, bersama dua anggota, Yuerlita PhD dan Ami Sukma Utami PhD, serta tiga mahasiswa. Berbeda dari pelatihan yang sekadar menyampaikan materi, Sakola Desa Wisata menggabungkan pembelajaran, diskusi, pemetaan masalah, dan pendampingan sesuai kebutuhan peserta. Pendekatan ini dinilai penting karena sebagian peserta masih berada pada tahap awal merintis desa wisata.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Padangpanjang, Busmar Chandra. Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pengelola sebagai fondasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Dalam sesi coaching clinic, peserta berkonsultasi langsung dengan lima mentor lintas unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Para mentor tersebut adalah Dr Widya Fitriana dan Yuerlita PhD dari Unand; Faisal Zulfi SE MPPar seorang tourpreneur; Vega Denia Surya dari Pokdarwis; Muhammad Fadhli, penggiat pariwisata; serta Muhammad Subari dari unsur swasta.
Diskusi memetakan lima persoalan utama yang menghambat pengembangan desa wisata di Sumbar. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, mulai dari akses jalan, transportasi, sanitasi, listrik, hingga jaringan internet. Kekurangan fasilitas dasar ini berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan dan peluang usaha masyarakat. Kedua, inovasi dan digitalisasi yang belum optimal.
Pemanfaatan media sosial, reservasi daring, dan pembayaran digital masih perlu diperkuat agar desa wisata mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga, pemasaran dan promosi yang belum terintegrasi dengan tren pariwisata modern. Lemahnya branding dan terbatasnya kemitraan dengan agen perjalanan membuat potensi lokal belum tentu dikenal calon wisatawan.
Keempat, tata kelola dan kemitraan. Kelembagaan Pokdarwis, BUMDes, dan forum desa wisata membutuhkan koordinasi, transparansi, serta pembagian peran yang lebih jelas. Tanpa pengelolaan partisipatif, pengembangan destinasi berisiko hanya melibatkan kelompok tertentu. Kelima, kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan lapangan. Aturan mengenai standar pelayanan, pengelolaan lingkungan, dan pembagian keuntungan perlu diperjelas agar pengembangan desa wisata berjalan berkelanjutan.
Harus Diikuti Pembenahan
Hasil pendampingan menegaskan bahwa pengembangan desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam, kekayaan budaya, atau promosi sesaat. Infrastruktur yang memadai, produk wisata inovatif, pemasaran digital, kelembagaan yang sehat, serta kebijakan yang sinkron harus berjalan beriringan. Kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan media juga menjadi kunci agar desa wisata tidak berjalan sendiri menghadapi keterbatasan sumber daya.
Melalui Sakola Desa Wisata, tim pengabdian Unand mendorong pengelola mengenali persoalan secara lebih terukur dan merumuskan langkah pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil diskusi tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi berlanjut menjadi pembenahan nyata di lapangan.
Dengan begitu, desa wisata di Sumatera Barat berpeluang berkembang bukan hanya sebagai destinasi kunjungan, melainkan juga sebagai sumber penghidupan masyarakat sekaligus penjaga identitas budaya dan lingkungan.
